 |
|
Antusiasme kaum milenial dan generasi Z mengikuti Pemilu 2024 |
Hasil survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas
menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996)
dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti Pemilu 2024.
Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam
pemilu. Sementara 10,7 persen masih menimbang dan 2,6 persen lainnya
menolak mengikuti ajang elektoral tersebut.
Survei
menggunakan telepon dilakukan terhadap 3.224 responden berusia 17-40
tahun yang tersebar di 80 daerah pemilihan (dapil) pada 5 Januari-9
Februari 2022. Sampel diambil dengan metode pencuplikan acak. Dengan
metode ini, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, sedangkan margin of error lebih kurang 1,79 persen.
Manajer
Riset dan Analitik Kompas Gramedia (KG) Media Bagas Adi P mengatakan,
antusiasme kaum milenial dan generasi Z untuk mengikuti pemilu muncul di
semua dapil. Dari 80 dapil yang dikelompokkan dalam enam wilayah,
keinginan responden untuk mengikuti pemilu di atas 85 persen. Misalnya,
di Bali Nusa 92 persen, Jawa 85 persen, Kalimantan 90 persen, Maluku
Papua 90 persen, Sulawesi 91 persen, dan Sumatera 86 persen.
”(Antusiasme mengikuti pemilu) hampir sama di semua wilayah,” kata Bagas dalam jumpa pers secara daring, Jumat (8/4/2022).
Survei juga merekam sosok pemimpin yang
diinginkan kaum milenial dan generasi Z. Di level nasional, mereka
menginginkan presiden dengan tiga karakter utama, yakni tegas (24,7
persen), memahami kondisi negara (22,3 persen), dan merakyat (19,1
persen). Selain itu juga aksi nyata (11,1 persen), adil (10,6 persen),
jujur (7,2 persen), bijaksana (7,2 persen), bijaksana (7,2 persen), dan
bertanggung jawab (6,8 persen).
Tak
seperti kesamaan kecenderungan untuk mengikuti Pemilu 2024, survei
tentang karakter presiden ideal ini mendapat tanggapan berbeda-beda di
setiap wilayah. Contohnya di Jawa, mayoritas responden menginginkan
pemimpin yang tegas (28 persen). Sementara di Kalimantan sebanyak 24
persen, Maluku Papua (29 persen), dan Sulawesi (24 persen), responden
mengharapkan muncul presiden yang merakyat atau dekat dengan rakyat,
bersedia berbaur, dan terjun langsung ke masyarakat. Adapun mayoritas
responden di Sumatera (24 persen) menginginkan presiden yang memahami
masalah negara.
Sebagian besar responden juga menilai baik
Presiden Joko Widodo. ”Meski begitu, terdapat beberapa hal yang menjadi
keluhan, yakni kurang tegas (6 persen) dan kinerja yang kurang baik (3
persen),” katanya.
”Sementara di daerah,
karakter utama kepala daerah yang diinginkan itu adalah merakyat (26
persen), jujur (24 persen), dan tegas (17 persen), agak berbeda dengan
figur presiden ideal,” ujar Bagas.
Dari hasil survei terlihat pula sejumlah pemengaruh (influencer)
yang diikuti kaum milenial dan generasi Z. Selain selebritas, seperti
Karin Novilda atau Awkarin dan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh politik juga
muncul sebagai pemengaruh generasi muda di tingkat nasional. Mereka
adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil.
Chief Marketing Officer
(CMO) KG Media Dian Gemiano mengatakan, hasil survei ini merupakan
temuan awal yang masih akan terus didalami. Menurut rencana, survei
secara lengkap akan dipublikasikan pada Oktober mendatang. Riset
memerlukan waktu panjang karena bertujuan mengetahui keinginan anak
muda, tidak hanya yang tinggal di perkotaan, tetapi juga di perdesaan
yang selama ini kerap luput dari berbagai survei dan penelitian.
Dihubungi
secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade
Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, hasil survei tersebut merupakan kabar
baik. Sebab, partisipasi generasi muda dalam pemilu ke depan sangat
penting dan strategis. Seperti diberitakan sebelumnya, generasi milenial
akan mendominasi pemilih pada Pemilu 2024.
Raka
melanjutkan, pihaknya memang belum menetapkan angka target partisipasi
pemilih. Akan tetapi, sejumlah program dan kegiatan untuk sosialisasi,
pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat telah dilakukan. ”KPU
saat ini tengah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya kodifikasi
Peraturan KPU (PKPU) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu,” kata
Raka.
Menurut dia, PKPU tersebut salah satunya
merumuskan tentang indeks partisipasi masyarakat. Dengan begitu,
diharapkan ke depan partisipasi pemilih bisa dirumuskan secara lebih
komprehensif. ”Partisipasi pemilih jadi tidak hanya menyangkut aspek
kuantitatif berupa tingkat kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS),
tetapi juga aspek kualitatif dalam semua tahapan penyelenggaraan,” kata
Raka.
Berkaca dari Pemilu 2019, tambahnya,
tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden (pilpres) mencapai
81,97 persen; pemilihan anggota legislatif (pileg) mencapai 81,69
persen; dan pemilihan anggota DPD mencapai 82,15 persen. Meski demikian,
sosialisasi dan pendidikan pemilih masih harus ditingkatkan, terutama
dengan membuat konten yang menarik bagi generasi muda, tetapi
substansinya tetap terjaga.
”Pesan-pesan
atau materi kepemiluan yang akan disampaikan perlu disiapkan lebih awal
dan didesain sesuai konteks dan segmen pemilih,” ujar Raka.
