Penulis: bantenkontak123@gmail.com

SERANG  KONTAK BANTEN  Pemerintah Provinsi Banten mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap melakukan presensi secara digital melalui Sistem Informasi Manajemen ASN (Simasten), meskipun menjalankan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (WFH).

Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan baru yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang skema kerja fleksibel ASN.

Dalam aturan tersebut, ASN bekerja dari kantor (work from office/WFO) pada Senin hingga Kamis, sementara pada Jumat diberlakukan WFH.

“Seluruh ASN diwajibkan untuk melakukan presensi secara digital melalui Simasten sebanyak dua kali, yaitu saat masuk kerja paling lambat pukul 07.30 dan saat pulang kerja paling lambat pukul 17.00 WIB,” ujar Andra Soni, Jumat (10/4/2026).

Disiplin dan Akuntabilitas Jadi Prioritas

Meski lokasi kerja bersifat fleksibel, Gubernur menegaskan bahwa kedisiplinan dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam transformasi tata kelola pemerintahan.

Selain presensi digital, ASN juga diwajibkan aktif dalam komunikasi kedinasan. Pegawai harus menyalakan perangkat komunikasi selama jam kerja serta responsif terhadap arahan pimpinan guna menjaga efektivitas kinerja.

Pejabat Tetap WFO untuk Pengawasan

Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, pejabat pimpinan tinggi hingga kepala cabang dinas diwajibkan tetap bekerja dari kantor. Mereka bertugas melakukan monitoring terhadap kehadiran serta kinerja pegawai di unit kerja masing-masing.

Sektor Esensial Dibatasi

Pemprov Banten juga menetapkan pembatasan bagi sektor tertentu. Untuk sektor terbatas, maksimal 20 persen pegawai diperbolehkan WFH, seperti pada BPBD, RSUD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sementara itu, sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan WFH, di antaranya tenaga kesehatan, tenaga pendidik (guru), dan tenaga kebersihan yang tetap bekerja penuh dari kantor atau lapangan.

Pelayanan Publik Harus Tetap Optimal

Gubernur juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

“Penerapan kebijakan WFH setiap hari Jumat ini tidak boleh mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maupun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, serta tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten.

KOTA SERANG, KONTAK BANTEN – Upaya mendorong kemandirian ekonomi perempuan kembali menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menilai momentum perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan untuk masuk ke sektor wirausaha.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri pengukuhan kepengurusan Federasi Bisnis Profesional Wanita Indonesia (BPWI) Klub Banten periode 2025–2028 yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (6/4/2026).

Dalam pandangannya, lanskap ekonomi saat ini telah berubah signifikan. Digitalisasi membuka akses yang jauh lebih luas bagi masyarakat, termasuk perempuan, untuk membangun usaha tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Model bisnis berbasis rumah tangga kini dinilai semakin relevan, seiring meningkatnya penggunaan platform digital sebagai sarana produksi hingga pemasaran.

“Transformasi digital memberikan peluang yang sebelumnya tidak dimiliki. Perempuan bisa mengembangkan usaha secara fleksibel, bahkan dari rumah,” kata Dimyati.

Acara tersebut turut dihadiri Presiden BPWI Giwo Rubianto Wiyogo, Wakil Presiden BPWI Heti Andika Perkasa, serta sejumlah pengurus organisasi dari berbagai daerah. Dalam kesempatan itu, Irna Narulita dikukuhkan sebagai Presiden BPWI Klub Banten untuk periode 2025–2028.

Dimyati menekankan, keberadaan BPWI sebagai organisasi perempuan profesional memiliki posisi penting dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan. Jaringan organisasi yang telah menjangkau tingkat global, termasuk keterkaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi potensi besar untuk membuka akses kolaborasi dan peningkatan kapasitas anggota.

Lebih jauh, ia menilai keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Diversifikasi sumber pendapatan dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi yang tidak menentu.

“Ketika perempuan memiliki penghasilan sendiri, daya tahan ekonomi keluarga akan lebih kuat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peluang besar pada sektor usaha mikro berbasis rumah tangga. Bidang seperti kuliner, kriya, hingga jasa sederhana dinilai memiliki pasar yang terus tumbuh, terutama jika dipadukan dengan strategi pemasaran digital yang tepat.

Menurutnya, intensitas penggunaan media sosial oleh perempuan justru menjadi keunggulan tersendiri. Kebiasaan tersebut dapat diarahkan menjadi aktivitas produktif, seperti promosi produk, membangun jaringan konsumen, hingga memperluas pasar secara daring.

“Ini bukan hanya soal aktivitas di media sosial, tetapi bagaimana itu dikonversi menjadi nilai ekonomi,” katanya.

Selain aspek peluang, Dimyati juga menyinggung karakteristik perempuan yang dinilai mendukung keberhasilan usaha. Ketelitian, konsistensi, serta kemampuan menjaga kualitas produk menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, berkomitmen memperkuat dukungan terhadap wirausaha perempuan melalui berbagai program terintegrasi. Dukungan tersebut meliputi peningkatan keterampilan, fasilitasi sarana produksi, hingga perluasan akses pembiayaan yang lebih inklusif melalui lembaga keuangan.

Sementara itu, Presiden BPWI Giwo Rubianto Wiyogo menyampaikan keyakinannya terhadap prospek BPWI Klub Banten ke depan. Ia menilai kepengurusan baru memiliki kapasitas untuk memperluas peran organisasi, khususnya dalam mendorong pemberdayaan perempuan berbasis kompetensi.

Menurutnya, kepemimpinan Irna Narulita menjadi faktor penting dalam memperkuat arah organisasi. Pengalaman dalam mengelola pemerintahan dan organisasi dinilai menjadi bekal dalam merancang program yang adaptif terhadap kebutuhan perempuan saat ini.

“Penguatan kapasitas anggota menjadi prioritas, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan,” ujarnya.

Giwo menambahkan, pengenalan teknologi baru kepada anggota, termasuk pelatihan berbasis digital, menjadi langkah strategis agar perempuan tidak tertinggal dalam arus transformasi global.

Di sisi lain, Irna Narulita menegaskan komitmennya untuk menjadikan BPWI Banten sebagai wadah yang mampu mendorong perempuan lebih aktif dan produktif di berbagai sektor. Ia menilai potensi perempuan di Banten sangat besar, namun masih memerlukan penguatan dari sisi akses, pendampingan, dan jejaring usaha.

“Potensi itu sudah ada. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut berkembang dan memberikan dampak nyata,” katanya.

Irna juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peran perempuan dalam keluarga dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, keduanya dapat berjalan beriringan jika didukung oleh pemanfaatan teknologi serta manajemen waktu yang baik.

Ke depan, BPWI Banten akan memfokuskan program pada pengembangan usaha perempuan berbasis potensi lokal, sekaligus memperluas jejaring kerja sama lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diharapkan mampu menjadi gerakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.