Oleh: Ardli Johan Kusuma, S.IP., M.H.I
“Tidak ada musuh atau teman abadi di
dalam politik, yang ada hanya kepentingan abadi”. Istilah ini bisa
sangat membantu publik untuk memahami fenomena kondisi politik nasional
menjelang akhir bulan Februari 2024 ini. Masyarakat tentu banyak yang
bertanya-tanya terkait prubahan yang signifikan pada peta politik
nasional.tiga kubu yang sebelumnya berada pada posisi yang berlawanan
dan saling hantam saat Pilpres 2024 , tiba-tiba masing-masing pihak yaitu
kubu 01 yang mengusung Anies Bawesdan dan Muhaimin Iskandar Amin serta kubu 02 yang
mengusung Prabowo dan Gibran Rakabuning dan kubu 03 Mengusung Ganjar Pranowo Dan Mahmud MD sama-sama mengambil sikap yang
berbeda dengan sebelumnya. Dalam masa-masa menjelang Pilpres serta
sesaat setelah Pilpres berlangsung, tiga kubu tersebut selalu pada posisi
saling serang dan anti satu sama lain. Dan yang lebih meprihatinkan
sikap yang diambil oleh para elit politik yang sedang bertarung tersebut
diikuti para pendukung masing-masing kubu pada level bawah (masyarakat
yang mayoritas awam politik) dengan sikap yang sangat keras, bahkan
mengakibatkan banyak terjadinya konflik yang serius di masyarakat.
Kekerasan sikap dan fanatisme yang
berlebihan dalam masyarakat kita, tidak diimbangi dengan pengetahuan
ilmu politik yang mumpuni. Retorika yang dilakukan oleh para elit
politik ketika dalam masa-masa kampanye dicerna secara mentah-mentah,
sehingga benih-benih fanatisme yang sudah muncul dari awal, tumbuh
menjadi semakin radikal dan sulit untuk dikendalikan. Dari rentetan
kronologi kejadian-kejadian tersebut memunculkan fenomena yang sering
disebut dengan “post-truth” atau pasca kebenaran. Dalam konteks ini, fenomena “post-truth” secara
sederhana dapat dipahami ketika masyarakat yang sudah terlalu fanatik
dengan “jagoan” politiknya selalu memberikan penilaian yang positif
terkait apapun yang dilakukan dan diucapkan oleh “jagoan” politiknya
tersebut. Sebaliknya, apapun yang dilakukan dan diucapkan oleh pihak
“lawan” maka akan selalu dilihat sebagai hal yang negatif. Lunturnya
nilai-nilai obyetifitas dan kebenaran menjadi indikator yang paling
mudah untuk memahami fenomena “post-truth” tersebut.
Kejutan yang dilakukan oleh para elit
politik yang kemudian saling membuka diri dan saling membuka pintu
peluang untuk menjalin koalisi, tentu menjadi suatu “shock therapy”
bagi masyarakat awam politik. Tokoh politik yang sebelumnya
diagung-agungkan dan selalu benar di mata mereka, serta pihak lawan yang
sebelumnya selalu salah di mata mereka, tiba-tiba tampil mesra di depan
media dan siap untuk saling mendukung. Masyarakat harusnya sudah siap
untuk melihat fenomena yang demikian. Mengingat dalam sebuah sistem
negara demokratis, terlebih dengan sistem multi partai, ditambah
Indonesia adalah negara yang sangat besar dalam konteks jumlah penduduk
dan juga kondisi identitas sosial yang sangat beragam, tentu hal-hal
tersebut sangat mempengaruhi pada pembangunan fondasi koalisi dalam
setiap pertarungan politik nasional. Dengan kondisi-kondisi obyektif
seperti itu, tentu koalisi yang terbetuk akan bersifat sangat cair dan
fleksibel. Dengan kondisi demikian modal masing-masing pihak untuk
membangun koalisi adalah terkait “siapa mendapatkan apa?”. Dengan
demikian, ketika terjadi ketidakpuasan dalam pembagian “siapa
mendapatkan apa?”, koalisi rentan mengalami perpecahan. Sebaliknya, jika
ada tawaran yang lebih menguntungkan terkait “siapa mendapatkan apa?”
tersebut, maka sang aktor politik akan menggunakan mekanisme “rational choice” atau pilihan rasional untuk memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan untung dan rugi secara material.
Jika dilihat dari paradigma realisme
politik, maka sikap yang diambil oleh para elit tersebut dapat dimaknai
sebagai jalan untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak dengan
cara-cara yang menurut mereka rasional. Selesainya Pilpres 2024 , tentu
menyisakan satu permasalahan krusial yaitu terkait pembagian kursi
kekuasaan di dalam pemerintahan yang akan berlangsung 5 tahun ke depan.
Peluang untuk menduduki kursi-kursi inilah yang menjadi daya tarik bagi
semua pihak untuk melakukan manuver politiknya dan rela untuk
menegasikan sikap politik yang sebelumnya mereka ambil. Tidak hanya itu,
strategi jangka panjang untuk menghadapi Pilpres 2029 yang akan datang
tidak kalah penting bagi masing-masing aktor politik, untuk segera
menentukan sikap dan malakukan penjajakan terhadap pihak-pihak yang
dapat diajak bekerja sama untuk mencapai kepentingan mereka. Sekali lagi
hal ini telah membuktikan kebenaran dari istilah “Tidak ada musuh atau
teman abadi di dalam politik, yang ada hanya kepentingan abadi”.
Fenomena perubahan sikap para elit
politik yang terjadi ini, hasus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
belajar dalam memahami politik praktis. Hal ini sangat penting,
mengingat perjalanan demokrasi negara ini masih teramat panjang,
sehingga kerasnya pertarungan-pertarungan politik masih akan banyak
terjadi di masa yang akan datang. Dan diharapkan, ketika masa-masa itu
tiba, masyarakat secara umum sudah bisa memahami situasi politik yang
terjadi, dan tidak mudah terjebak pada pembentukan wacana yang sifatnya
menimbulkan peluang konflik di tengah masyarakat, serta dapat
menggunakan penilaian-penilaian yang obyektif dan bertumpu pada
kebenaran untuk dijadikan landasan sikap politiknya.
