 |
|
Banjir rob di daerah Marunda, Jajarta Utara. Foto : Ist
|
JAKARTA KONTAK BANTEN- Tanggul laut diyakini menjadi
solusi untuk mengatasi banjir rob di pesisir Jakarta. Pasalnya,
penurunan permukaan tanah semakin menjadi-jadi. Begitu pula dengan
permukaan air laut, meninggi akibat pemanasan global.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DKI Jakarta Yuke Yurike mendesak program National Capital Integrated
Coastal Development (NCICD) dikebut. Dari total kebutuhan tanggul
sepanjang 39 kilometer (km), saat ini pekerjaan tersebut baru
terealisasi 14,7 km oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan 8,2 km oleh
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Masih ada 16,1 kilometer tanggul yang belum selesai
dan tersebar di sejumlah lokasi,” ujar Yuke di Jakarta, Selasa
(24/12/2024).
Menurutnya, perlu kolaborasi dan sinergitas antara
Pemerintah Pusat dengan daerah penyangga dalam menyelesaikan masalah
banjir di Jakarta, dari hulu ke hilir.
Yuke mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan
Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir rob yang melanda kawasan
pesisir Jakarta.
“Pemprov DKI juga cukup baik melakukan upaya
preventif,” tuturnya. Dia juga menekankan pentingnya antisipasi
terhadap terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah dan
perubahan iklim yang makin ekstrem.
“Perlu dipersiapkan langkah mitigasi yang lebih
komprehensif, selain dengan perbaikan saluran air dan pembangunan
embung,” sarannya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya berkomitmen mempercepat pembangunan tanggul laut.
Teguh mengakui, area yang belum terbangun tanggul
kerap terdampak rob. “Seperti di Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda
Kelapa, Ancol Barat dan kawasan Kali Blencong,” ungkap Teguh.
Dia berjanji, pembangunan tanggul yang belum selesai
akan dipercepat. Tahun ini Pemprov Jakarta sedang membangun sekitar 4 km
tanggul. Termasuk di Muara Angke dan ditargetkan selesai pada
pertengahan 2025.
Selain pembangunan infrastruktur, lanjutnya, Pemprov
DKI mengantisipasi rob dengan berbagai upaya lain, seperti
menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Apalagi Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bakal terjadi
cuaca ekstrem.
Pemprov Jakarta berharap, percepatan pembangunan
tanggul laut bersama Kementerian PUPR dapat menjadi solusi jangka
panjang untuk mengatasi banjir rob.
Target pembangunan tanggul laut yang merupakan bagian
dari program NCICD Fase A mengalami kemunduran. Seharusnya
diproyeksikan selesai pada 2028, berubah menjadi 2030.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air
(SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, terdapat dua tantangan
utama yang menyebabkan molornya penyelesaian proyek ini.
Pertama, proses pengadaan barang dan jasa. Kedua,
kebutuhan untuk koordinasi intensif dengan masyarakat nelayan di
kawasan pesisir.
“Kami harus memastikan infrastruktur ini tidak hanya
efektif mengendalikan banjir. Tetapi juga mengakomodasi kebutuhan para
nelayan di pesisir,” kata Ika.
Menurut Ika, salah satu perhatian utama dalam pembangunan tanggul adalah lokasi tambatan kapal yang digunakan para nelayan.
Dinas Sumber Daya Alam (SDA) berupaya agar desain
tanggul tidak menghalangi alur pelayaran dan tetap memungkinkan nelayan
dengan mudah membawa hasil tangkapan ikan ke daratan.
“Koordinasi ini melibatkan Dinas KPKP (Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian) agar kebutuhan nelayan dapat
diakomodasi. Mulai dari lokasi tambatan kapal hingga fasilitas pendukung
lainnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, desain tanggul harus melalui proses
peninjauan ulang dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
Sejauh ini, koordinasi telah dilakukan di sejumlah wilayah, meski masih
ada beberapa titik yang memerlukan penyesuaian.
Ika menegaskan, meski target mundur ke tahun 2030,
pihaknya berkomitmen mempercepat progres pembangunan tanggul, terutama
di wilayah-wilayah yang rentan terhadap rob.
Ika menambahkan, Dinas SDA DKI Jakarta dan
Kementerian PU bertekad menyelesaikan tanggul NCICD Fase A sesuai target
baru, memastikan perlindungan jangka panjang bagi wilayah pesisir
Jakarta dari ancaman banjir rob yang terus berulang.
“Kami tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan,
tapi juga bagaimana proyek ini dapat berjalan tanpa mengganggu kehidupan
masyarakat pesisir. Semua ini membutuhkan waktu dan koordinasi matang,”
pungkasnya.
