JAKARTA ( KONTAK BANTEN Muhammadiyah
organisasi Islam terbesar di Indonesia, dihadapkan pada dilema besar.
Di satu sisi, pemerintah menawarkan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang menjanjikan keuntungan finansial.
Di
sisi lain, banyak pihak, termasuk 1.000 lebih anak muda Muhammadiyah,
mendesak penolakan tawaran ini demi menjaga marwah organisasi dan
kelestarian lingkungan.
Beberapa petinggi Muhammadiyah menunjukkan sinyal positif terhadap tawaran IUP ini. Ketua Umum Haedar Nashir menyatakan bahwa “tambang, sawit, ikan, itu batu, dan semua harus kita olah.”
Ketua Majelis Lingkungan Hidup Azrul Tanjung pun mendukung
pengelolaan tambang oleh ormas dengan alasan manfaat ekonomi dan
keadilan.
Penolakan Keras dari Kalangan Internal
Namun,
suara penolakan menggema dari dalam organisasi. Majelis Hukum dan HAM
PP Muhammadiyah menyebut IUP tanpa lelang berpotensi melanggar hukum dan
korupsi. Komunitas Kader Hijau Muhammadiyah mengkhawatirkan konflik
kepentingan dan dosa sosial-ekologis.
PP Aisyiyah, organisasi
otonom perempuan Muhammadiyah, menegaskan bahwa tambang batubara
bertentangan dengan transisi energi dan komitmen emisi net zero.
Haedar Nashir melabeli penolakan ini sebagai gerakan “kiri radikal” dan memperingatkan Muhammadiyah agar tidak terpengaruh.
Anak
muda Muhammadiyah dari kader lintas organisasi otonom pun bereaksi
dengan membuat petisi di change.org. Dalam waktu tiga hari, petisi ini
sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.350 orang.
Selain petisi, kampanye kreatif media sosial tagar
alleyesonmuhammadiyah juga mendapat respon positif. Ini menunjukkan
bahwa penolakan ini bukan hanya dari minoritas dan mendapat dukungan
luas.
