Syarat Usia Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Paling Rendah Berapa Tahun?

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  – Aturan usia minimum calon kepala daerah
yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) resmi
dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Artinya, mimpi anak muda jadi calon
bupati hingga gubernur bukan halu lagi. 

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 bak petir di siang bolong bagi KPU.
Sebabnya, Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020, yang selama
ini jadi tembok penghalang anak muda yang belum mencukupi batas usia
calon kepala daerah dalam PKPU, diputuskan MA bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

MA dengan tegas menyatakan usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur
dan 25 tahun untuk calon bupati/wali kota dihitung sejak pelantikan,
bukan saat pendaftaran. 

“Sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh)
tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima)
tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih,” bunyi
putusan MA, Rabu (29/5).

Sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: “berusia paling rendah 30
(tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua
puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali
Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon
terpilih”,” lanjut putusan tersebut.

MA memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

“Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);,” bunyi putusan tersebut.

Putusan MA ini berawal dari gugatan uji materi yang diajukan oleh
Ahmad Ridha Sabana. Perkara yang disebut berusia 4 hari ini diputus MA
dalam waktu 3 hari.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Prof H Yulius, didampingi anggota yakni Dr Cerah Bangun dan Dr H Yodi Martono Wahyunadi.