SERANG ( Kontak Banten) Wali Kota Serang, Syafrudin meminta Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Serang Alpedi tak banyak menghindar ketika ditemui oleh
sejumlah pihak baik masyarakat hingga awak media Dia menilai Alpedi seharusnya tidak alergi terhadap kritik.
Hal itu diungkapkan olehnya saat kegiatan reses DPRD Provinsi Banten
di ruang Wali Kota Serang, Kamis (4/8). Anggota DPRD Banten yang hadir
antara lain Juhaeni M Rois, Furtasan Ali Yusuf, dan Teguh Ista’al.
“Intinya mengkritik Dinas Pendidikan, agar jangan alergi dengan
kritik dan masukan. Sehingga ketika ada permasalahan atau ada yang
memberi masukan atau informasi, dinas mengetahui,” ungkap Syafrudin.
Kemudian, ia juga mengatakan, kalau memang ada masyarakat yang ingin
bertemu, temui saja, jangan sembunyi. “Kalau sekarang ini banyak
menghindar. Sudah temui saja, semakin tidak ditemui itu kan akan
memperkeruh, padahal ketika ditemui bisa jadi itu adalah masukan-masukan
yang bagus bagi dinas,” ucapnya.
Pihaknya pun menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari infrastruktur jalan, PPDB, penerangan jalan umum (PJU) yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, permasalahan banjir,
akses jalan dan tembok penahan tanah di Cilowong. Menurutnya,
pembangunan di Ibukota Provinsi Banten tidak bisa dilakukan sendiri,
melainkan dibutuhkan kerjasama dengan Pemprov Banten agar pembangunan lebih cepat.
“Pembangunan ini harus dilakukan secara gotong royong, karena banyak kewenangan Pemprov yang harus dibangun juga,” tandasnya
Asda 1 Kota Serang, Subagyo, merinci bahwa Pemkot Serang
meminta agar pelaksanaan PPDB dievaluasi. Khususnya jalur zonasi, sebab
di Kota Serang masih banyak wilayah yang tidak terjangkau oleh sekolah
negeri terdekat.
“Untuk PPDB jalur zonasi minta dievaluasi lagi, karena memang di Kota
Serang masih banyak daerah atau lingkungan yang blank spot yang tidak
masuk zonasi manapun,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengusulkan perbaikan wilayah yang menjadi langganan banjir seperti di Perumahan Citra
Gading. Sebab, di dekat perumahan tersebut ada aliran sungai yang
menjadi kewenangan Provinsi Banten.
“Kaitan masalah usulan yang banjir di Citra Gading, di sana kan ada
sungai yang kewenangan Provinsi dan pak Wali minta diselesaikan, lalu
normalisasi cibanten dan itu akan didorong ke Kementerian,” tandasnya.
Senada disampaikan Syafrudin, Furtasan Ali Yusuf, mengakui adanya
keluhan dari Wali Kota Serang tentang Pendidikan. Menurutnya, Wali Kota cukup keras memperingatkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Alpedi, agar menghadapi setiap tamu yang datang.
“Pendidikan juga banyak disorot. Tadi Wali Kota juga cukup keras
memperingatkan kepala dinas Pendidikan, artinya kalau ada tamu yang
datang, wartawan datang, jangan lari. Itu jelas, statementnya pawali
begitu. Jadi intinya dihadapi, siapa tau itu masukan-masukan yang
berharga,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menerima usulan penambahan pembangunan sekolah di
Kota Serang. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi jangkauan peserta
didik dalam mendapatkan ruang belajar
“Ya di Kota Serang masih kekurangan sekolah,” terangnya.
Furtasan juga menyampaikan permasalahan lainnya, bahwa sistem PPDB
saat ini harus diubah total. Ia menegaskan, jangan lagi ada istilah
zonasi, afirmasi, jalur perpindahan dan lain-lain, karena sehebat apapun
aturan itu pasti akan disiasati oleh masyarakat.
“Mengikuti aturan memang, tapi tidak fair. Sistem zonasi ini adanya di Menteri, maka ini akan kita diusulkan,” tuturnya.
Idealnya, kata dia, sistem PPDB dikembalikan lagi kepada kompetensi
dan kemampuan masing-masing siswa. sehingga siswa terseleksi secara
alami. Apabila mempertahankan sistem zonasi, hal ini berdampak pada
anak malas belajar.
“Untuk apa cape-cape belajar yang pada akhirnya nilainya tidak
dihargai. Bahkan yang baru ini santer, atlet tidak diterima jalur
prestasi atau jalur non akademik,” katanya.
Kemudian sekolah di perbatasan
kabupaten kota, menurutnya hal tersebut sebenarnya sudah ada
perjanjian. Hanya saja memang ada beberapa lokasi di Kota Serang yang
tidak terjangkau.
“Memang ada beberapa tempat yang kekurangan sekolah di sini, salah
satunya BIP, penduduknya cukup banyak, perumahan baru, harus segera
direalisasikan,” ujarnya.
Berkaitan dengan penanganan masalah banjir, ia mengaku hal itu juga
terus dilakukan, salah satunya di Perumahan Citra Gading yang menjadi
langganan banjir besar.
“Kita sudah komunikasi dengan PUPR terkait pelebaran jembatan Cipocok
1, dan akan direalisasikan anggaran di tahun 2023, karena diameter
gorong-gorong kecil jadi akan diperlebar,” tandasnya.
Juhaeni M Rois mengatakan, berdasarkan hasil reses yang dilakukan
terdapat beberapa usulan dari Pemkot Serang. Mulai dari penataan permukiman kumuh yang nantinya akan ditindaklanjuti dan diusulkan ke Pemprov Banten.
“Ada usulan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
terkait dengan luas wilayah permukiman yang kumuh. Mudah mudahan Perkim
Provinsi bisa mempertimbangkan untuk pembangunan ke depan,” ungkapnya.
Ia pun mengatakan, pembangunan jalan juga akan diusulkan, sebab masih
banyak jalan lingkungan yang belum dibetonisasi. Menurutnya,
pembangunan jalan sangat penting sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.
“Kemudian juga jalan lingkungan, banyak sekali dan perlu dibeton. Hal ini juga perlu dibantu untuk jalan lingkungan,” ucapnya.
Usulan lainnya yaitu dari Dishub Kota Serang terkait PJU yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang
jalan Kalodran hingga taman patung banyak yang tidak berfungsi.
Banyaknya PJU yang sudah tidak berfungsi, kondisi tersebut tentu
mengkhawatirkan terjadi kecelakaan.
kita usulkan juga. Karena Kota Serang tidak bisa menjangkau,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan