 |
| Keadaan Darurat – Seorang petugas medis yang mengenakan APD berjalan melewati lukisan mural yang berada tak jauh dari posko pemeriksaan di sebuah klinik di Shah Alam, pinggiran Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (12/1). Raja Malaysia pada Selasa mengumumkan keadaan darurat nasional setelah terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Negeri Jiran. |
LUMPUR – Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad
Shah, pada Selasa (12/1) mengumumkan diberlakukannya status darurat
nasional untuk melawan lonjakan wabah virus korona di negaranya. Akibat
diberlakukannya status tersebut, maka sidang parlemen dihentikan
sementara dan para pengkritik menuding diberlakukannya status darurat
itu sebagai upaya agar kekuasaan pemerintahan yang tak stabil saat ini
tetap bertahan.
Diterapkannya kebijakan yang amat mengejutkan ini terjadi selang
sehari setelah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan langkah
pembatasan baru di sebagian besar wilayah Malaysia, termasuk penutupan
sebagian besar bisnis dan memperingatkan bahwa sistem kesehatan saat ini
sudah kewalahan dalam menangani pandemi.
“Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyetujui deklarasi keadaan
darurat hingga 1 Agustus menyusul permintaan dari PM Muhyiddin Yassin,”
demikian keterangan yang dikeluarkan pihak istana.
Ini adalah pertama kalinya Malaysia mengumumkan keadaan darurat
nasional dalam lebih dari setengah abad. Terakhir kali keadaan darurat
diumumkan secara nasional pada 1969, sebagai tanggapan atas kerusuhan
rasial yang mematikan.
Pada Oktober lalu sebenarnya PM Muhyiddin sempat mencoba membujuk raja untuk mengumumkan keadaan darurat, tetapi upaya ditolak.
PM Muhyiddin dalam pidatonya yang disiarkan televisi, mengkonfirmasi
parlemen akan ditangguhkan dan pemilu tidak akan digelar untuk sementara
waktu. Walau pemerintahan pimpinan Muhyiddin dalam 10 bulannya ini
menunjukkan tanda-tanda kehancuran, ia bersikeras bahwa pemerintah sipil
akan terus berfungsi.
“Deklarasi darurat, bukanlah kudeta militer dan jam malam tidak akan
diberlakukan,” kata PM Muhyiddin seraya menjanjikan bahwa pemilu akan
digelar setelah pandemi di Negeri Jiran tertanggulangi.
“Selain menangguhkan aktivitas politik, status darurat memberikan
kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil alih rumah sakit swasta
karena fasilitas pemerintah telah kewalahan, dan mendapatkan bantuan
tambahan dari militer dan polisi,” imbuh PM Malaysia itu.
Pengumuman itu muncul setelah sekutu koalisi utama Muhyiddin mulai
menarik dukungan, yang bisa menyebabkan runtuhnya pemerintahan dan
segera digelarnya pemilu sela yang dikhawatirkan beberapa orang dapat
memperburuk situasi wabah.
Sejak menjabat, PM Muhyiddin nyaris lolos dari serangkaian tantangan
di parlemen dan saat ini ia telah dianggap telah kehilangan mayoritas
dukungan.
Anggota parlemen oposisi mengecam langkah yang diambil pemerintah
dengan mengumumkan status darurat nasional dan mengatakan bahwa
penguncian parsial yang diumumkan awal pekan ini sudah cukup untuk
mengatasi virus.
Lonjakan Kasus Baru
Sepanjang 2020, Malaysia berhasil mengendalikan sebagian besar
penyebaran wabah dengan penguncian yang ketat. Tetapi begitu pembatasan
dikurangi, kasus-kasus melonjak, dan berulang kali mencapai rekor baru
dalam beberapa hari terakhir.
Pemilu di Negara Bagian Sabah tahun lalu dituding memicu terjadinya
gelombang baru infeksi yang menyebar ke seluruh negeri pada saat ini.
Pemberlakukan status keadaan darurat nasional sendiri bisa dicabut
lebih awal jika lonjakan infeksi melambat. Hingga saat ini Malaysia
tercatat telah melaporkan lebih dari 138.000 kasus infeksi dan 555
kematian akibat Covid-19.
Tinggalkan Balasan