KPU Tangsel Lakukan Pembagian Tugas Kerja Jelang Pilkada

 

SERPONG-Penyelenggara Pilkada yang terdiri dari KPU,
Bawaslu dan Forkopimda mulai lakukan koordinas pembagian tugas.
Memasuki tahapan Pilkada yang sempat terhambat, ada banyak hal yang
harus dilakukan menjelang Pilkada pada 9 Desember mendatang.

Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro menjelaskan bahwa ada yang
berbeda pada pelaksanaan pilkada kali ini. Dimana, tahapan pilkada akan
dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Yang juga terjadi di seluruh
dunia.

”Secara teknis penyelenggaraan pemilihan walikota sama. Proses
tahapan dan logistiknya sama. Cuma yang berbeda memang harus mengikuti
prinsip keselamatan dan kesehatan. Sehingga protokol covid itu wajib
dilakukan,”  kata Bambang.

Dari adanya kewajiban memenuhi protokol kesehatan, ada yang perlu
disesuaikan, salah satunya kuota per TPS. Sehingga saat ini sedang
dibahas mengenai penambahan mengenai TPS. Selain itu juga alat pelindung
diri yang akan digunakan oleh seluruh petugas adhoc.

Dengan begitu penyelenggaraan Pilkada 2020 akan diselenggarakan oleh
lebih banyak OPD dibandingkan dengan Pilkada lainnya. Misalnya untuk
memenuhi protokol kesehatan, penyelanggaraan Pilkada harus diawasi oleh
Gugus Tugas Covid-19 yang berasal dari BPBD dan Dinas Kesehatan.

Penyesuaian itu juga disadari betul oleh Walikota Tangsel, Airin
Rachmi Diany. Dimana, prioritas pelaksanaan Pilkada harus sesuai dengan
protokol kesehatan.

Airin menyadari, dengan adanya wabah ini pelaksanaan Pilkada 2020
akan sulit untuk dilakukan. ”Tapi saya tipe orang, tidak usah ditunda,
ikuti saja, Sepanjang kita fokus dengan aturan yang berlaku,” kata
Airin.

Airin membahas, salah satu fokus pilkada tahun ini. Dimana
partisipasi masyarakat harus maksimal. Ini menjadi tugas KPU, dimana
masyarakat harus menyalurkan hak  pilihnya. Datang ke TPS masing-masing.

”Persoalan protokol, apa saja yang harus dilakukan, maka  lakukan dengan disiplin,” kata dia.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep menjelaskan bahwa
pelaksaan pengawasan tetap dilakukan bahkan ketika tahapan ditunda
beberapa waktu lalu. Bawaslu tetap siaa dalam hal menerima laporan

”Selama penundaan kemarin tidak ada laporan,” kata dia.

Dia juga mengingatkan bahwa pengawasan akan tetap dilakukan hingga
enam bulan setelah pelantikan. Sebab pada peraturan yang berlaku, bahwa
tidak ada mutasi jabatan dari enam bulan sebelum pencalonan hingga enam
bulan setelah pelantikan.

Sementara rapat koordinasi itu dihadiri oleh berbagai OPD. Seperti
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan
lainnya.