Kebijakan Pj Gubernur Banten Dinilai Buat Gaduh

SERANG ( KONTAK BANTEN)   – Sejumlah perempuan yang tergabung kedalam
Aliansi Perempuan Anti Korupsi (APAK) Banten menggelar aksi unjuk rasa
di depan gerbang KP3B, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin
(20/2/2023). Mereka memprotes kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al
Muktabar, yang sering membuat gaduh salah satunya melakukan perampingan
SOTK di lingkungan Pemprov Banten.

Isu lain yang menjadi perhatian mereka adalah soal banyaknya jabatan strategis yang di Plt-kan.

Koordinator massa aksi, Maria Ulfah menilai, kebijakan perampingan
SOTK itu berpotensi menimbulkan masalah. “APBD tahun 2023 sudah
ditetapkan pada Desember 2022, sekarang SOTK nya malah dirampingkan.
Bagaimana APBD bisa terserap? Jelas yang akan menjadi korbannya ya
rakyat Banten” kata Ulfa.

Ulfa juga menyebut Pj Gubernur Banten Al Muktabar telah membuat
gaduh. “Kami juga menilai kebijakan Pj. Gubernur malah membuat gaduh,
dengan mem-Plt-kan seratus lebih pejabat eselon III di lingkungan
Pemprov Banten. Mereka dibuat resah dan tidak nyaman dalam bekerja,”
katanya.

Karena itu, lanjut Ulfa, Aliansi Perempuan Anti Korupsi Banten
mendesak agar Pansus DPRD Banten menghentikan pembahasan Raperda
perampingan SOTK.

“DPRD harus bersikap tegas untuk menghentikan pembahasan perubahan SOTK itu, agar realisasi APBD 2023 tidak terhambat,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan, pengunjukrasa sempat melakukan aksi teatrikal
dengan membuat lingkaran sambil berputar dengan membentangkan poster.