HMI Lebak Minta Cabut Perpres : Naikan Iuran BPJS di Tengah Pandemi Mencekik Rakyat

LEBAK-Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 kembali menaikan
iuran BPJS Kesehatan. Padahal sebelumnya, kenaikan itu pernah dibatalkan
oleh Mahkamah Agung (MA).

Alhasil, kenaikan kembali iuran BPJS mendapat kritik dari banyak
pihak. Apalagi, keputusan orang nomor 1 di Indonesia itu dilakukan di
tengah pandemi Covid-19.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Lebak menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bakal menambah beban rakyat.

“Rakyat semakin tercekik karena kenaikannya dilakukan dalam kondisi
ekonomi yang sulit. Maka dari itu kami menolak tegas Perpres tersebut,”
kata koordinator aksi HMI Lebak, Muhamad Wahyu kepada wartawan, Jum’at
(15/5/2020).

Sejumlah spanduk berisi kritik kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu
dipasang mahasiswa di beberapa titik pusat Kota Rangkasbitung.
Seharusnya menurut HMI, Jokowi lebih fokus pada percepatan penanganan
Covid-19 yang setiap hari jumlah kasusnya semakin meningkat.

“Keseriusan pemerintah menangani pandemi dan dampak terhadap rakyat
justru kami pertanyakan. Seolah tidak serius justru membuat rakyat
semakin susah dengan kenaikan iuran tersebut,” tegas Wahyu.

HMI menuntut Jokowi segera mencabut Perpres tersebut dan berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap efisiensi anggaran.

“Jangan malah menaikkan iuran BPJS yang justru semakin membebani
rakyat yang sedang kesulitan ekonomi, bahkan tidak sedikit yang
kehilangan pemasukan,” katanya.