Diskon Listrik Batal Diberikan, Diganti Subsidi Upah

 JAKARTA KONTAK BANTEN —Pemerintah resmi menggulirkan serangkaian
program stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah
berbagai tantangan global. Mulai Juni 2025, bantuan subsidi upah (BSU)
sebesar Rp 600.000 serta diskon berbagai moda transportasi akan
diberikan secara serentak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa bantuan
subsidi upah menyasar lebih dari 17 juta pekerja dan ratusan ribu guru
honorer yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau berada di bawah UMP/UMK
wilayah masing-masing. Khususnya, pekerja dan guru honorer yang memenuhi
syarat dan telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan ini diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan,
yakni Juni dan Juli 2025, sehingga total yang diterima masing-masing
penerima adalah Rp 600.000.

“BSU ini akan diberikan satu kali penyaluran secara rapel pada bulan
Juni,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi usai
Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Program ini mencakup 17,3 juta pekerja serta 565 ribu guru
honorer—terdiri atas 288 ribu guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah (Kemendikdasmen), serta 277 ribu guru di lingkungan
Kementerian Agama (Kemenag). Total anggaran untuk program BSU ini
mencapai Rp 10,72 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Pemberian BSU ini menjadi pengganti atas pembatalan rencana diskon
tarif listrik yang sebelumnya dirancang pemerintah. Sri Mulyani
menjelaskan bahwa mekanisme diskon listrik membutuhkan waktu lebih lama
untuk implementasi, sehingga digantikan dengan pemberian BSU yang lebih
cepat direalisasikan.

“Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon
listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih
lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami
memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani.

Diskon tarif listrik itu diganti dengan bantuan subsidi upah yang
disalurkan untuk pekerja dan guru honorer. Jumlah subsidi ditingkatkan
dari semula Rp 150.000 menjadi Rp 300.000 per bulan. Dengan demikian,
pekerja dan guru honorer mendapatkan Rp 600.000 untuk bulan Juni-Juli
2025. “Yang (diskon tarif listrik) itu digantikan menjadi bantuan
subsidi upah,” ucap Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini mengatakan, pada awalnya, target penerima BSU
masih dipertanyakan. Sebab, data yang tertera di BPJS Ketenagakerjaan
dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu dibersihkan agar
penerimanya tepat sasaran.

“Sekarang, karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk
betul-betul pekerja yang (gajinya) di bawah Rp 3,5 juta dan sudah siap.
Maka, kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk
mentargetkan untuk (mengalokasikan ke) bantuan subsidi upah,” ujar Sri
Mulyani.

Tak hanya BSU, Presiden Prabowo juga menginstruksikan pemberian
diskon untuk moda transportasi selama periode liburan sekolah dan
menjelang tahun ajaran baru. Diskon ini berlaku pada tiket kereta api,
tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut selama bulan Juni
dan Juli 2025.

“Diskon ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi.
Tujuannya agar masyarakat yang hendak bepergian selama liburan sekolah
bisa melakukannya dengan lebih terjangkau, sehingga aktivitas ekonomi
dalam negeri bisa terdorong,” kata Sri Mulyani.

Rinciannya, diskon tiket pesawat kelas ekonomi diberikan dalam bentuk
pembebasan PPN sebesar 6 persen. Untuk kereta api, pemerintah
memberikan potongan harga hingga 30 persen dengan anggaran sebesar Rp
300 miliar, dan diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang.

Sementara itu, angkutan laut mendapat potongan harga hingga 50
persen. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 210 miliar untuk
moda ini, dengan sasaran 500 ribu penumpang. Secara keseluruhan,
anggaran yang disiapkan untuk diskon moda transportasi mencapai Rp 940
miliar.

Program stimulus ini merupakan bagian dari lima kebijakan ekonomi
yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai strategi menjaga pertumbuhan
ekonomi di tengah tekanan global. Awalnya, pemerintah menyiapkan enam
kebijakan, namun setelah evaluasi, diputuskan untuk merampingkannya
menjadi lima paket utama dengan total anggaran Rp 24,44 triliun.