Kategori: Uncategorized

BANTEN ( KONTAK BANTEN)   Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Banten
menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema Pemilu Jurdil,
Pemimpin Amanah, Rakyat Sejahtera hari ini bertempat di Ponpes Nur el
Bantani, Kota Serang.

Rizqullah, ketua ICMI Orwil Banten,
memaparkan bahwa Pemilu 2024 memiliki nilai strategis bagi bangsa
Indonesia karena pada pemilu tersebut masyarakat akan memilih wakilnya
baik di eksekutif maupun legislatif.

“ICMI Banten memandang bahwa pemilu 2024 harus berlangsung dengan
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga dapat
menghasilkan perwakilan rakyat dan pemimpin yang amanah,” katanya.

Selain dihadiri beberapa pengurus teras ICMI, FGD ini juga dihadiri
ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal dan komisioner KPU Banten, Iim Rohimah.

Selain
itu dihadiri pula oleh perwakilan Ormas seperti MUI, Persis, Mathlaul
Anwar, FSPP dan perwakilan Pemprov Banten yang diwakili oleh Kesbangpol
Banten.

FGD ini menghasilkan beberapa buah hasil kesepakatan yang
merupakan seruan moral yang ditujukan kepada pemerintah, peserta pemilu,
penyelenggara pemilu dan masyarakat di Indonesia dan Banten.

Antar lain agar pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan demokratis dan jujur.

Editor: Ahmad Lutfi

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)   Plt Ketua Umum  Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Muhamad Mardiono menegaskan bahwa rekomendasi Calon Presiden
(Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam partainya memiliki
mekanisme. Saat ini PPP belum menentukan siapa bakal Capres dan Cawapres
untuk Pemilu 2024.

“Soal Capres dan Cawapres di PPP itu ada mekanismenya, nanti lewat
forum khusus. Sebab, terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional
sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang,” ujar Mardiono kepada
wartawan, di DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Mardiono menyebut, forum khusus untuk pemilihan Capres atau Cawapres
bisa dilaksanakan dalam Mukercab atau Rapimcab, Mukerwil atau Rapimwil,
hingga Mukernas atau Rapimnas. Terkait waktunya, Mardiono menjelaskan
belum bisa dipastikan karena PPP juga tergabung dalam Koalisi Indonesia
Bersatu (KIB).“Karena PPP ada keterkaitan dengan KIB, maka itu akan berproses dari
internal ke KIB. Bahkan, KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal
Capres dan Cawapres,” jelasnya.

Menanggapi seruan kader saat Mukercab terkait dukungan Anies menjadi
Capres, Mardiono mengaku menghormati dan menghargai suara kadernya.
Namun, dia menegaskan kembali bahwa saat ini PPP belum menentukan siapa
Capres dan Cawapres yang diusung.

“Jika itu suara kader maka kami hormati dan hargai, tapi partai
sendiri belum punya kebijakan soal Capres dan Cawapres. Setiap tokoh
kami perhitungkan, karena yang memiliki kriteria kelayakan tidak hanya
satu tapi banyak,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan, partainya
saat ini menampung aspirasi dan menerapkan mekanisme button up.
Sehingga, jika para kader menyampaikan aspirasi dan usulan terkait
pencapresan sah-sah saja.

Namun, semua keputusan partai terkait Capres dan Cawapres akan mengikuti mekanisme yang ada. Saat ini PPP belum menentukan itu.

“Namun, di partai sendiri ada mekanismenya seperti Mukernas atau
Rapimnas. Kalau ditanya kapan, memang belum dijadwalkan. Jika ada suara
kami persilakan, namun nanti akan ada saatnya terkait keputusan,” tutur
Arsul.

BANTEN ( KONTAK BANTEN)  Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten dalam
waktu dekat akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 yang
rencananya akan digelar pada tanggal 26-28 Septemeber 2022 di Hotel
Novotel Tangcity Superblock Tangerang. Minggu 25 September 2022.

Mengusung
tema Mewujudkan soliditas dan sinergitas kemandirian ekonomi struktural
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, hasil Muswil ke-5
Pemuda Pancasila Provinsi Banten nantinya diharapkan mampu memberikan
sumbangsih pemulihan ekonomi Masyarakat kecil dan menengah pasca
dihantam pandemi covid-19.

Pujiyanto Ketua Organizer Commnitte 
(OC) Muswil ke-5 Pemuda Pancasila Provinsi Banten, mengatakan bahwa
kegiatan Muswil tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan konsolidasi
internal belaka, akan tetapi harus memberikan manfaat ekonomi untuk
Masyarakat khususnya orang Banten.

“Kegiatan Muswil harus
dimaknai sebagai konsolidasi semua kader Pemuda Pancasila Provinsi
Banten sebagai salah satu langkah berani Pemuda Pancasila untuk hadir di
tengah-tengah masyarakat, rumusan-rumusan kerja kedepan harus
menitikberatkan pada pengembangan pelaku UMKM di Banten”

Pujiyanto
melanjutkan, Pemuda Pancasila Provinsi Banten akan mendorong agar
pelaku usaha Minimarket di seluruh wilayah Banten harus mengakomodir
produk-produk dari pelaku UMKM. “Hasil produksi UMKM di Banten tidak
kalah kualitas maupun jenis dan bentuknya, sudah saatnya mereka
(pengusaha minimarket) mengakomodir,” tegas Pujiyanto.

Selain
itu, Pemuda Pancasila kedepan akan mendorong Pemerintah Daerah dari
provinsi sampai Kabupaten Kota agar memberikan pendidikan wawasan
kebangsaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila kepada RT dan RW.

“RT dan RW adalah kepanjangan tangan pemerintah, mereka yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka sangat relevan jika mereka
diberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila,”
ungkap Pujiyanto.

Masih menurut Pujiyanto, pengamalan nilai-nilai
Pancasila dan wawasan kebangsaan harus dipraktekkan oleh mereka RT dan
RW, mereka adalah contoh langsung untuk masyarakat. “Kampanye pengamalan
nilai-nilai Pancasila sudah saatnya dilakukan di akar rumput, jangan
sampai hanya berputar pada mereka para pejabat tinggi,” tandasnya.

Dikatakan
Pujiyanto, Pancasila itu lahir, tumbuh dan besar bersama rakyat
Indonesia tanpa mengenal batasan golongan dan status sosial, sangat
tidak elok jika kita kemudian menjadikan Pancasila terus melangit
sebagai gagasan. “Saatnya kita membumikan Pancasila,” Tegas
Pujiyanto.(**)

LEBAK ( KONTAK BANTEN)  Massa buruh menggelar demonstrasi menolak naiknya harga bahan bakar
minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Jumat (23/9/2022).

Selain kenaikan harga BBM, buruh dalam orasinya juga menolak
Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak kenaikan UMK/UMSK
tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.

Spanduk-spanduk berisi penolakan dibentangkan massa aksi di depan gedung wakil rakyat.

“Kami tidak setuju karena kenaikan BBM hanya berpihak pada
kepentingan kaum kapitalis, bukan pada masyarakat,” kata korlap aksi,
Sidik Uwen.

Menurut Uwen, kenaikan harga BBM harusnya dibarengi juga dengan
naiknya upah minimum. Jika tidak, dengan upah yang berlaku sekarang
ditambah dengan naiknya harga BBM akan memberatkan buruh.

“Dengan UMK saat ini di Lebak Rp2.800.000 sangat memberatkan buruh
dan masyarakat karena kebutuhan yang saat ini cukup mahal imbas BBM
naik,” sebut Uwen.

Salah seorang buruh, Tarti, berharap para wakil rakyat berpihak
kepada masyarakat kecil yang bebannya bertambah imbas kenaikan harga
BBM.

JAKARTA ( KONTAK BANTEN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan
suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

KPK menyatakan, Sudrajad Dimyati menerima Rp 800 juta. Penerimaan
suap itu melalui Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri
Pangestu.

“SD (Sudrajad Dimyati) menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang
penerimaannya melalui ETP (Elly Tri Pangestu),” ujar Ketua KPK Firli
Bahuri, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan,
Jumat (23/9).

Firli mengatakan, kasus ini terkait dengan dugaan suap pengurusan perkara di MA untuk pengkondisian putusan kasasi.

Kasus berawal dari adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait
dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana di Pengadilan
Negeri Semarang.

Gugatan diajukan Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku
debitur dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni Yosep Parera dan
Eko Suparno.

Gugatan itu berlanjut kepada tingkat kasasi di MA. Yosep dan Eko
kemudian melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di
Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga
fasilitator dengan majelis hakim.

“Yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP (Yosep Parera) dan ES (Eko Suparno),” tutur Firli.

Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat ialah Desy Yustria (PNS
pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) dengan imbalan pemberian sejumlah
uang.

Desy kemudian diduga mengajak Elly Tri Pangestu (Hakim
Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung) dan Muhajir Habibie (PNS
pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) sebagai penghubung penyerahan uang
kepada hakim.

“DS (Desy Yustria) dkk diduga sebagai representasi dari SD (Sudrajad
Dimyati) dan beberapa pihak di Mahkamah Agung Agung untuk menerima uang
dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung,” sebut Firli.

Total uang yang diserahkan tunai oleh Yosep Parera dan Eko Suparno
ialah sekitar 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp 2,2 miliar. Uang
kemudian dibagi-bagi.

Rinciannya, Desy Yustria menerima Rp 250 juta, Muhajir Habibie
menerima Rp 850 juta, Elly Tri Pangestu menerima Rp 100 juta, dan
Sudrajad Dimyati menerima Rp 800 juta.

“Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES
pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang
menyatakan KSP ID pailit,” bebernya.

Merujuk situs MA, kasasi itu tercatat dengan nomor perkara 874
K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Sudrajad Dimyati duduk sebagai anggota majelis
bersama dengan Hakim Agung Ibrahim. Sementara Ketua Majelis dipimpin
Hakim Agung Syamsul Ma’arif.

Dalam putusan pada 31 Mei 2022, kasasi atas kepailitan itu dikabulkan
oleh majelis. Kasus dugaan suap ini terungkap dalam operasi tangkap
tangan (OTT) KPK sejak Rabu (21/9).

Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain perkara
tersebut, KPK menduga ada perkara lain yang diurus oleh Desy Yustria
dkk.

“KPK menduga DY dkk juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak
yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut
oleh Tim Penyidik,” ungkap Firli

Atas perbuatannya, Heryanto Tanaka, Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Yosep
dan Eko Suparno yang diduga sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar
Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Redi, dan
Albasri yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau
Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat memberikan keterangan pers. Foto : Humas Pemprov Banten

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)   Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Banten menerapkan asas kehati-hatian (pruden, red) dalam
pengelolaan keuangan daerah. Harapannya, hasil pembangunan bagi
masyarakat sesuai harapan bersama dalam asas efektif, efisien,
akuntabel, dan transparan. Pemprov Banten meraih penghargaan dari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kategori Pemerintah Daerah
minimal lima kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Kita tidak ingin memaknai ini hanya sebuah penghargaan. Lebih dari
itu, kita ingin benar-benar pruden (asas kehati-hatian, red) dalam
sistem akuntansi keuangan kita,” ungkap Al Muktabar sesuai mengikuti
Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun
2022 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Senen
Raya No.1 Jakarta, Kamis (22/9/2022).

“Ketika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka output pembangunan
bagi masyarakat itu menjadi harapan kita bersama dalam asas efektif,
efisien, akuntabel, dan transparan,” tambahnya.

Dalam rapat koordinasi yang bertema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja Untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” itu pada
kategori Pemerintah Daerah minimal lima kali berturut-turut meraih opini
WTP dari BPK, bersama Pemerintah Provinsi Banten ada Kabupaten Lebak,
Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang
Selatan. Sedangkan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang untuk
kategori minimal 10 kali opini WTP berturut-turut.

Dikatakan Al Muktabar, beberapa hal dilakukan Pemprov Banten dalam
rangka terus mengupayakan sistem akuntansi kita yang semakin baik.
“Parameternya adalah, kita (Pemprov Banten, red) lima kali
berturut-turut ke atas. Dan ada kabupaten kita yang di atas 10 kali WTP
mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan,” ungkapnya .

Masih menurut Al Muktabar,  APBN dan APBD merupakan sumber pembiayaan
utama. Meskipun nilainya tidak sebesar aktivitas secara menyeluruh yang
dilakukan sektor dunia usaha, tetapi merupakan pembiayaan yang memicu
atau trigger yang memiliki efek besar terhadap semua agenda kerja
pembangunan. 

“Jadi instrumen keuangan negara dan daerah merupakan satu komposisi
dasar yang dapat menggerakkan semua sektor kinerja pembangunan. Dengan
demikian, itu diamanatkan untuk benar-benar dioptimalkan dan dijaga
dengan basis yang pruden dan akuntabel,” ungkapnya. 

“Kita melaksanakan semaksimal mungkin. Merupakan suatu keharusan
melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka
pemenuhan asas tadi akan maksimal,” tambah Al Muktabar.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengajak Aparatur Sipil Negara
(ASN), dunia usaha dan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan dan
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola
keuangan daerah. 

“Itu adalah tata kelola yang circle (lingkaran yang saling memiliki
keterkaitan, red). Oleh karenanya tidak saja dilakukan oleh Pemerintah,
tapi oleh semua,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengungkapkan, Pemprov Banten telah enam
kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK.
 
“Yang ditekankan di situ adalah, bahwa setiap hal-hal yang disajikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus betul-betul
diyakini kewajarannya. 
Ada empat hal yang harus diperhatikan agar suatau daerah mendapat opini
WTP, yaitu penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar
akuntansi permerintahan. Kedua, informasi yang ada dalam nota laporan
keuangan harus cukup memadai sehingga pembaca laporan dapat memahamai
isinya.
Ketiga yaitu, sistem pengendalian interen yang harus memadai dengan
Sistem yang bagus sehingga penyimpangan dapat dicegah. Keempat,
kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku. ,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya juga melakukan upaya peningkatan kualitas
pelaporan keuangan. Bagaimana memberikan pemahaman sumber daya manusia
di setiap Organisasi Perangkat Derah (OPD) terhadap pelaksanaan
akuntansi di masing-masing OPD agar pelaporan yang disusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan secara standar akuntansi pemerintah.

“Pembinaan melalui evaluasi per tiga bulan. Tidak hanya internal
Pemprov Banten tapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
sebagai pembina pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota melalui bimbingan
dan pengawasan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri
Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Daerah atas pencapaian yang telah diraih. Merupakan
pencapaian yang luar biasa dalam membangun tata kelola keuangan
Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Dikatakan, APBN dan APBD menjadi andalan untuk menghadapi persoalan
seperti saat pandemi Covid-19. Aparat penegak hukum (APH) diajak melihat
langsung. Demikian pula dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).

“Karena situasi terus berbeda, agar ada kesamaan persepsi dengan
auditor. Niat baik harus disertai dengan administrasi baik,” ungkap Sri
Mulyani.

Masih menurut Sri Mulyani, Indonesia dianggap sebagai negara yang
relatif baik dalam penanganan pandemi Covid-19. Produk domestik bruto
Indonesia pada tahun 2021 sudah melewati pre-pandemi Covid-19.
Penggunaan APBN relatif pruden dalam penanganan pandemi Covid-19. Output
APBN dan APBD terlihat pada indikator makro yang semakin baik.

“Kita tidak boleh terlena dengan prestasi yang telah diraih. Karena
tantangan yang akan kita hadapi akan berbeda dengan tantangan yang kita
hadapi sekarang. Sebelumnya menghadapi tantangan pandemi Covid-19,
sekarang ini tantangannya kenaikan harga energi,” ungkapnya.

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  – Presiden Joko Widodo atau Jokowi
menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapus listrik 450VA dan
menjadikan pelanggan listrik tersebut beralih menjadi 900VA.

“Tidak ada penghapusan untuk 450 VA, juga tidak ada perubahan dari
450VA ke 900VA. Tidak ada! Nggak pernah bicara soal itu,” kata Jokowi
usai peresmian Tol Cibitung – Cilincing di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten
Bekasi, Selasa (20/9/2022).

Pemerintah akan tetap memberikan subsidi kepada pelanggan listrik 450VA dan meminta masyarakat tetap tenang.

“Jangan sampai yang nanti yang bawah resah gara-gara pernyataan itu,” kata Jokowi.

Isu ini sebelumnya muncul, setelah Ketua Banggar DPR RI, Said
Abdullah, yang mengatakan bahwa penghapusan listrik 450 VA memerlukan
kebijakan yang tepat dalam transisi dari energi berbasis minyak.

Menurut dia, kapasitas minyak Indonesia ‘hanya’ 614.000-650.000 barel
per hari, sedangkan permintaan kebutuhan domestik mencapai 1,4-1,5 juta
barel per hari.

“Ketergantungan pada impor minyak telah membuat Indonesia terjebak
dalam situasi sulit yang sering dihadapi berulang kali, seperti kenaikan
harga minyak dan perkembangan nilai tukar yang sedang dihadapi
Indonesia membawa situasi yang sulit. APBN telah untuk membayar subsidi
yang semakin besar, sehingga postur APBN menjadi tidak sehat dan
rentan,” kata Said.

“Dalam kebijakan yang sangat strategis, kita perlu beralih energi
dari minyak bumi ke energi listrik. Kenapa itu perlu kita tempuh, karena
kita memiliki ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak
bumi. Kapasitas produksi minyak kita hanya 614-650 ribu barel per hari
sedangkan kebutuhan kita mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari,” kata
Abdullah Senin (19/9/2021).

Sementara itu, Menteri ESDM, Arifin Tasrif menanggapi bahwa
pembicaraan tentang penghapusan listrik 450VA dan pindah ke 900VA memang
berpotensi meningkatkan biaya listrik.

“Kalau daya listrik naik pasti akan ada dampaknya. Pembayaran
otomatis mengikuti 900 VA. Nah, itu kan tidak jelas, apalagi dikemukakan
di saat-saat seperti ini. Jadi sensitif,” kata Menteri ESDM, Selasa
(20/09/2022) melalui situs resmi Kementerian ESDM.

Saat ini PLN menaikkan tarif listrik nonsubsidi dari 3.500 VA ke
atas. Namun untuk masyarakat dengan keluaran listrik kurang dari 3.500
VA dipastikan tidak akan ada kenaikan tarif.

JAKARTA ( KONTAK BANTEN   Seratus orang kader pemimpin muda nasional dibekali pendidikan
antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diharapkan
memiliki nilai-nilai antikorupsi ketika nanti menjadi pemimpin negeri.
Pembekalan pendidikan masyarakat kepada 100 orang kader pemimpin muda
nasional ini dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK,
Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (19/2).

Para peserta
merupakan bagian dari program Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional
(PKPMN), yang digelar bersama oleh KPK dan Kementerian Pemuda dan
Olahraga (Kemenpora).Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Pendidikan dan Peran Serta
Masyarakat KPK Wawan Wardiana turut hadir dalam audiensi pembekalan ini
bersama Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am, beserta para
pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Kemenpora.

Ghufron
mengatakan, pembekalan antikorupsi kepada para calon pemimpin muda
sangat penting dilakukan agar kelak saat mereka menjadi pemimpin negeri,
nilai-nilai antikorupsi telah dimiliki.

“KPK menyambut baik para
calon pemimpin muda ini yang mau belajar pendidikan antikorupsi, agar
kemudian para pemuda pemudi ini mampu memberikan harapan bagi Indonesia
ketika lima sampai dengan 10 tahun yang akan datang mereka memimpin
negeri,” ujar Ghufron dalam keterangannya, Selasa (20/9).Pendidikan antikorupsi yang akan diberikan berupa literasi, serta
modus-modus tindak pidana korupsi dari sisi pencegahan maupun penindakan
KPK. Ghufron berharap, dengan diberikannya pendidikan antikorupsi ini,
para pemuda pemudi dapat paham dengan praktik korupsi mulai dari
lingkungan terdekat, hingga ke lingkungan kerja.

“Saya juga
berharap para pemuda ini juga memiliki komitmen integritas dan mencegah
praktik korupsi, serta berkontribusi juga menularkan nilai antikorupsi
kepada keluarga dan masyarakat,” pesan Ghufron.

Sementara itu,
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana
mengatakan, saat ini terjadi regenerasi koruptor. Terbukti, KPK
menangkap pelaku tindak pidana korupsi dari golongan muda, berusia 24
tahun. Fakta ini sangat memperihatinkan, lantaran menurut Wawan kaum
muda sudah tergoda dengan praktik-praktik korupsi.

“Zaman saya
seusia anda, kalau dengar kata korupsi, pasti yang terbayang pelakunya
adalah orang tua yang akan pensiun, yang menduduki jabatan tinggi. Coba
bayangin, kemarin KPK menangkap seorang tersangka dengan umur 24 tahun,
berarti regenerasi mereka berhasil,” kata Wawan.

Wawan
menerangkan, saat ini justru pelaku korupsi melibatkan anak atau bahkan
istri untuk turut membantu tindakan korupsi mereka. Oleh karena itu, KPK
terus berupaya melakukan pencegahan serta pendidikan agar masyarakat
tertanam nilai antikorupsi sejak dini.

“KPK berupaya mencegah hal
tersebut dengan pendidikan, bagaimana membangun budaya antikorupsi di
masyarakat. Kemudian dengan pencegahan, bagaimana membangun sistem agar
seluruh sistem di Indonesia ini tidak ada celah korupsi. Yang terakhir,
dengan upaya penindakan, tentu harus kita jalankan agar memberikan efek
jera bagi para pelakunya,” jelas Wawan.

Deputi bidang
Pengembangan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni’am menambahkan, pendidikan
antikorupsi sangat penting diberikan untuk membangun Sumber Daya Manusia
(SDM) calon pemimpin yang unggul. Dan upaya mewujudkan SDM yang unggul
salah satunya dengan penguatan kepemimpinan melalui penanaman karakter
integritas.

“Tidak mungkin tidak adanya intervensi dari penanaman
karakter integritas untuk pengembangan kapasitas pemuda. Kemenpora
berkomitmen membangun karakter kebangsaan, inklusivitas, moderasi dan
budaya antikorupsi salah satunya tak terpisahkan karakter bangsa untuk
diberikan kepada kader calon pemimpin muda,” kata Asrorun.Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional digelar secara daring dan
luring, sejak awal September hingga pertengahan bulan Oktober 2022.

Sebanyak
100 peserta pendidikan ini berasal dari seluruh Indonesia, dan dipilih
dari perwakilan pemimpin/pengurus inti organisasi nasional, ketua atau
pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), influencer, pemuda
berprestasi, serta organisasi pemuda yang lulus seleksi dan
direkomendasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga/SKPD tingkat provinsi