Jakarta – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengatakan tren kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di
Indonesia terus mengalami penurunan. Dibandingkan awal tahun ini,
terlihat hasil survei yang dilaksanakan pada 17-21 September 2021 di
mana kepuasan publik menurun dan sebaliknya kepuasan terhadap
pelaksanaan demokrasi meningkat.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhannuddin Muhtadi mengatakan dari hasil survei yang dilakukan lembaganya, warga terbelah
dalam menilai pelaksanaan demokrasi. Sekitar 47,6% warga merasa cukup
atau sangat puas terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di Tanah
Air, dengan rincian 47,1% warga menyatakan cukup puas dan 0,4%
menyatakan sangat puas.
Sedangkan yang kurang puas atau tidak
puas sama sekali ada sekitar 44,1%. Angka ini terdiri dari 37,1%
menyatakan kurang puas dan 7% menyatakan tidak puas sama sekali.
Sementara hanya 8,3% yang menyatakan tidak menjawab atau tidak tahu.
“Saya
mau mengatakan bahwa iman responden, iman terhadap masyarakat terhadap
demokrasi masih kuat sebagai sistem,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam
acara Rilis Temuan Survei Nasional: “Evaluasi Publik terhadap Penanganan
Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini”, Minggu
(26/9/2021).
Demokrasi diukur dengan berbagai macam cara, di antaranya preferensi
demokrasi sebagai sebuah sistem masih tinggi. Tetapi pihaknya juga
menanyakan kepuasan demokrasi secara evaluatif.
“Jadi bukan
sebagai sistem tetapi sebagaimana demokrasi itu dijalankan, disitu
split, ada 47% yang puas dan 44% tidak puas. Jadi yang tidak puas bukan
berarti mengidealkan sistem lain di luar demokrasi. Bukan. Tapi mereka
punya kritik terhadap bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan,” terang
Burhanuddin Muhtadi.
Karena itu, ia mengingatkan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) untuk lebih memperhatikan tren ini. Burhanuddin
memberikan apresiasi kepada Jokowi yang mulai memperhatikan tren
kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi.
Salah satunya
dengan memanggil dan mengundang ke Istana petani Jagung, Suroto, yang
sempat ditangkap kepolisian karena menyampaikan aspirasi terkait harga
jagung. Langkah Jokowi menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak
berlebihan dalam menanggapi demo dinilainya sangat penting bagi kepuasan
publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air.
“Ini penting
disampaikan agar aspirasi publik bisa ditangkap oleh policy makers.
Penurunan demokrasi bisa direspon oleh para pengambil kebijakan,” ujar
Burhanuddin Muhtadi.
Tinggalkan Balasan